207 Desa Sudah Miliki Pos PPKM

BANYUWANGI – Pendirian posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Banyuwangi nyaris tuntas. Dari 217 desa dan kelurahan, 207 di antaranya sudah memiliki posko PPKM. Fungsi dari posko tersebut untuk mendukung program pembatasan kegiatan masyarakat di era pandemi sampai ke tingkat RT.

Wakil Ketua Satgas Covid-19 Banyuwangi Letkol (Inf) Yuli Eko Purwanto menjelaskan, posko-posko tersebut nantinya akan berada di bawah kepemimpinan lurah dan kepala desa. Posko tersebut akan digunakan bersama dengan TNI dan Polri untuk menegakkan PPKM Mikro sampai ke tingkat RT. Selain itu untuk memotivasi masyarakat memutus mata rantai penularan virus Covid-19.

”Sudah 207 posko yang berdiri di desa dan kelurahan. Kita lihat ini sangat efektif karena mengawasi hingga tingkat RT dan RW. Kalau perlu untuk memotivasi masyarakat, kita lombakan posko PPKM,” tegas Eko.
Satgas berharap minimal di satu desa atau kelurahan ada satu posko PPKM. Untuk operasional, posko PPKM bisa menggunakan 8 persen ADD.

Plh Ketua Satgas Covid-19 Banyuwangi Mujiono menambahkan, dalam satu dua hari ini ditargetkan semua desa dan kelurahan memiliki posko. Sebelumnya ada kendala karena support pendanaan dari desa belum bisa dioptimalkan. Sehingga banyak pendirian posko PPKM yang dilaksanakan dengan menggunakan anggaran mandiri.

Mujiono mengungkapkan sudah ada beberapa desa yang mencairkan anggaran untuk pendirian PPKM. ”Posko PPKM nanti tidak hanya digunakan sebagai tempat koordinasi untuk tracing, testing, dan treatment. Tetapi juga untuk edukasi kepada masyarakat tentang penanggulangan virus korona,” pungkasnya. (fre/aif/c1)

(bw/fre/als/JPR)